REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Rais Syuriah PBNU, KH Hasyim Muzadi, mengingatkan pasangan presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla untuk berhati-hati dengan kelompok 'A-Nasional' yang pasti turut mengitari keduanya untuk kepentingan jabatan dalam kabinet mendatang.

"Faktanya, Jokowi-JK benar-benar terpilih sebagai presiden/wakil presiden. Andaikan ada gugatan di MK pun tidak akan banyak berarti. Ini adalah anugerah Allah yang spektakuler, tidak cukup didekati 'hanya' rasio," katanya dalam pesan singkat kepada Antara di Surabaya, Kamis.

Menurut dia, fakta itu menunjukkan gelagat bahwa Allah akan memberikan kesempatan kejujuran dan kesederhanaan hidup untuk berkembang di Indonesia guna menggantikan kepalsuan dan keserakahan.

"Separuh masalah Indonesia sebenarnya tergantung faktor kejujuran pemimpin serta ditinggalkannya keserakahan hedonis, lalu separo lagi menyangkut berbagai aturan yang tidak ada aturan dan menyeleweng dari 'kompas' Pancasila," tuturnya.

Masalahnya, apakah Jokowi-JK mengembangkan kejujuran dan kesederhanaan hidup dalam alur regulasi/birokrasi ataukah malah tergusur oleh ketatnya kelompok kepentingan "A-Nasional" yang pasti turut mengitari Jokowi-JK pasca-penetapan hasil Pilpres 2014.

"Yang mengitari tentu banyak yang jujur, tapi lebih banyak lagi yang 'berminyak air' sebagai lazimnya teori kepentingan. Idealnya, Jokowi-JK harus membangun kombinasi nasionalis tulen dan Islamis moderat, karena kombinasi keduanya-lah yang menjamin keselamatan NKRI," ucapnya.

Mantan Ketua Umum PBNU itu mengaku kombinasi itu sering terganggu karena kelompok nasionalis sering "diganggu" oleh liberalis/atheis, sedangkan kelompok Islamis sering "diganggu" oleh radikalisme/terorisme yang mengatasnamakan agama.

"Kedua gangguan itu harus dieliminasi dan hal itu dalam implementasi perlu kerja bersama, apalagi kalau kita ingin menuju Trisakti Indonesia yang berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi dan berkepribadian dalam budaya," ujarnya.