REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Tim hukum pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa protes akan kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU). Persoalannya pasangan nomor urut 1 itu belum mendapatkan hasil penetapan pemenang dan rekapitulasi suara Pemilu Presiden/Wakil Presiden.

Ketua Tim Hukum Pembela Merah Putih Firman Wijaya mengatakan, KPU mempunyai kewajiban hukum untuk memberikan dokumen itu pada pasangan calon. Ia mengatakan, Prabowo-Hatta berhak mendapatkan data tersebut.

"Namun sampai hari ini kami belum mendapatkan penetapan maupun rekapitulasi nasional dan rekapitulasi provinsi," kata dia saat jumpa pers di kantor DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Kamis (24/7).

KPU sudah menetapkan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai pemenangan pemilu, Selasa (22/7). Menurut anggota tim Pembela Merah Putih Alamsyah Hanafiah KPU seharusnya pada saat itu juga sudah memberikan hasil penetapan dan hasil rekapitulasi suara pada semua pasangan calon.

Selepas Prabowo menyatakan sikap menolak dan menarik diri dari proses rekapitulasi suara, para saksi tim Prabowo-Hatta memang walk-out di gedung KPU. Namun, menurut Alamsyah, itu tidak menghapus kewajiban KPU untuk menyerahkan hasil penetapan dan rekapitulasi.

Apabila KPU masih tidak menyampaikan dokumen tersebut, ia mengatakan, tim hukum akan langsung mendatangi KPU. Firman mengatakan, tim hukum akan meminta hasil penetapan dan hasil rekapitulasi secara baik-baik. Namun apabila masih tidak diberikan, menurut dia, bisa saja ada kemungkinan lain. Karena diminta atau tidak, menurut dia, KPU wajib memberikan dokumen tersebut.

"Apabila tidak dilakukan maka ada kemungkinan langkah-langkah hkm terkait hal tersebut akan kami lakukan," ujar dia.