REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketidakhadiran cawapres nomor urut 1 Hatta Rajasa dalam pernyataan sikap terkait Pemilu Presiden/Wakil Presiden di Rumah Polonia, Selasa (22/7), sempat menimbulkan tanda tanya. Apakah Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) itu tidak lagi sejalan dengan capres Prabowo Subianto.

Tim Prabowo-Hatta membantah anggapan tersebut. Pun sejumlah elite PAN. Ketua DPP PAN Didi Supriyanto memberikan penegasan Hatta masih sejalan dengan Prabowo. "Sangat sepakat," kata dia saat datang ke gedung DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Jakarta Selatan, Kamis (24/7).

Didi mengatakan, Hatta mempunyai pemikiran apapun keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU), maka tidak boleh ditanggapi dengan aksi keributan atau kerusuhan. Menurut dia, mantan Menteri Koordinator Perekonomian itu tidak menyetujui akan adanya 'aksi jalanan' karena hasil di KPU. "Tapi kita patuh dengan hukum, mari kita bawa ini ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena ini hak konstitusi kita. Jadi itu garisnya, kurang lebih sama dengan Pak Prabowo," ujar dia.

Prabowo dan Hatta pada Kamis ini sama-sama datang ke gedung DPP PKS, meskipun datang secara terpisah. Keduanya menghadiri acara buka bersama. Selain itu, Prabowo-Hatta pun melihat secara langsung Pusat Tabulasi Data Pemilu Presiden/Wakil Presiden dari timnya yang ada di sana. "Iya ikut verifikasi, sebetulnya apa sih datanya. Kita kasih lihat, misalnya form C1 yang asli, yang ada stempel basah, yang ada tanda tangan basah," kata Didi.

Hadir juga sejumlah tokoh ke gedung DPP PKS. Seperti Akbar Tandjung, Aburizal Bakrie, dan Fadli Zon. Ada juga empunya rumah, seperti Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminuddin, Presiden PKS Anis Matta, Sekjen Taufik Ridho, Hidayat Nur Wahid, dan Fahri Hamzah. Di lantai 1 gedung, mereka melakukan pertemuan tertutup, meski sempat membuka waktu untuk media mengambil gambar. "Santai di atas, ngobrol, makan. Tadi shalat bareng, buka bareng, ngobrol terus kita bicara, diskusi masalah hukum," ujar Didi.

Prabowo-Hatta sepakat untuk mengajukan gugatan ke MK karena menilai adanya indikasi pelanggaran dan kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu Presiden/Wakil Presiden. Tim Hukum Prabowo-Hatta akan mendaftarkan gugatan itu, Jumat (25/7). Prabowo-Hatta kemungkinan akan ikut datang ke gedung MK. "Rencananya begitu. Sore mungkin," kata dia.