Ketua KPU Husni Kamil Manik (kanan) berbincang dengan komisioner KPU Ida Budhiati di sela sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (8/8).(Republika/Aditya Pradana Putra
REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Husni Kamil Manik, mengingatkan agar KPU se-Sumatera Barat mempersiapkan diri menghadapi pemilihan umum kepala daerah (pilkada, red) serentak pada 2015.
"Agar bersiap untuk menghadapi pemilukada yang akan berlangsung serentak," kata Husni Kamil Manik pada pertemuan dengan perwakilan KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota di Aula KPU Sumbar, Sabtu (9/8) malam.
Ia menjelaskan, jika KPU sudah siap menghadapi pemilu serentak, maka tak akan terjadi kekacauan seperti yang dikhawatirkan banyak orang.
"Pemilukada akan berjalan dengan lancar tanpa banyak terpengaruh oleh putusan MK," ungkapnya.
Paruh kedua tahun 2014 sudah saatnya KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di Sumatera Barat mulai koordinasi intensif dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota masing masing.
"Ini harus secepatnya dilakukan KPU kabupaten/kota di Sumbar," ungkapnya.
Sementara itu Ketua KPU Sumbar Amnasmen mengatakan, pertemuan ini juga untuk koordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota dengan provinsi terkait persiapan Pilkada di Sumatera Barat.
"Kita membahas bagaiman menyelenggarakan Pilkada serentak bakal digelar pada 2015," katanya.
Ia menjelaskan, berdasarkan data setidaknya ada 13 kabupaten/kota di Sumbar berkemungkinan melaksanakan pilkada serentak, di antaranya Pesisir Selatan, Tanah Datar, Limapuluh Kota, Kota Solok, Kabupaten Solok, Padang Pariaman, Bukittinggi, Sijunjung, dan Dharmasraya.
"Walaupun aturan dalam penyelenggaran pilkada serentak belum keluar, namun harus dipersiapkan agar segala sesuatunya kelak berjalan lancar dan sukses," ungkapnya.
Secara kelembagaan KPU telah melakukan persiapan penyusunan anggaran untuk menyelenggarakan pilkada tersebut.
"KPU kabupaten/kota di Sumbar sudah mengusulkan anggaran dan akan direalisasikan pemerintah daerah. Kendatipun kita belum bisa memastikan apakah menggunakan APBN atau APBD, namn kita sudah siap untuk melaksanakan pilkada," ujar Amnasmen.