REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pasangan capres-cawapres terpilih Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) sudah membentuk tim transisi. Pengamat psikologi politik UI Hamdi Muluk menilai ada dua tugas utama bagi tim transisi ini.
Hamdi menilai tim transisi ini untuk menjadi jembatan antara pemerintahan lama dengan penggantinya. Sehingga, ia mengatakan, presiden/wakil presiden baru akan mendapatkan informasi dari sumber utama. "Jadi Jokowi-JK perlu first hand information, menerima informasi dari tangan pertama. Mana yang belum selesai, mana yang akan, dari pemerintahan sekarang," katanya dalam acara diskusi di Cikini, Jakarta, Ahad (10/8).
Persoalan yang harus menjadi perhatian tim transisi Jokowi-JK, menurut Hamdi, adalah mengenai APBN. Pasalnya di awal pemerintahannya, pemerintahan baru masih akan menjalankan struktur anggaran pemerintah SBY.
"Lucu saja, misalnya Jokowi mempunyai agendanya sendiri dan itu tidak bisa dijalankan karena APBN untuk 2015 itu masih rancangan SBY," ujar dia.
Hamdi melihat SBY mempunyai kesadaran akan anggaran itu dengan membentuk tim transisi pemerintah. Ia menilai, tim transisi SBY dan Jokowi-JK ini dapat berkomunikasi untuk membahas mengenai agenda dan anggaran. Karena, ia menilai, penting bagi pemerintahan baru untuk bisa terakomodir dalam APBN 2015.
"Ajak urun rembuk mengenai APBN 2015 karena yang akan menjalankan Jokowi. Sementara Jokowi mempunyai janji-janji jangka pendek yang harus dilaksanakan tiga empat bulan," kata dia.
Selain terkait anggaran, menurut Hamdi, tim transisi juga harus membahas mengenai blue print pemerintahan ke depan. Karena itu, ia mengatakan, tim transisi saat ini harus menyerap berbagai aspirasi untuk kemudian bisa menjadi masukkan dalam pembentukkan blue print. Ia melihat di sinilah peran publik untuk ikut berpartisipasi dengan memberikan masukan dan melakukan pengawalan.
Direktur Eksekutif Pol-Tracking Institute Hanta Yuda juga melihat tim transisi harus merancang mengenai blue print pemerintahan baru. Ia mengatakan, tim transisi ini dapat menjadi tempat bagi Jokowi-JK untuk memasukkan janji-janji politik selama berkampanye. "Janji-janji itu untuk dimasukkan ke dalam blue print," kata dia.
n Irfan Fitrat
