REPUBLIKA.CO.ID, AMBON -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Maluku menyiapkan dokumen untuk menyikapi gugatan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa di Mahkamah Konstitusi(MK).

"Kami siapkan dokumen sekiranya diminta, kendati saat persidangan di MK di Jakarta pada 8 Agustus 2014 telah diputuskan Maluku dan sembilan provinsi lainnya tidak perlu menyampaikan data pemilih khusus," kata Ketua KPU Maluku, Musa Toekan ketika dikonfirmasi, Sabtu.

Awalnya, semua KPU di Tanah Air diminta menyiapkan dokumen sehubungan gugatan Prabowo-Hatta.

Namun, karena mempertimbangkan hasil revisi gugatan pemohon (Prabowo-Hatta) sebagai alat bukti terlambat disampaikan, makanya dinilai tidak memenuhi persyaratan ketentuan perundang-undangan sehingga dianggap gugur.

Musa mengakui, dokumen yang diminta KPU Pusat terkait gugatan Prabowo-Hatta adalah daftar pemilih khusus di Kabupaten Maluku Tengah dan Buru.

"Jadi 10 provinsi, termasuk Maluku pada prinsipnya menyiapkan dokumen terkait Pilpres 9 Juli 2014 agar sekiranya sewaktu-waktu memang diminta majelis hakim MK, pemohon serta termohon dan terkait, maka siap disampaikan," tegasnya.

Pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla mengungguli Prabowo Subianto-Hatta Rajasa saat penyelenggaraan pilpres di Maluku pada 9 Juli 2014. Pasangan Jokowi-JK meraih 443.040 suara atau 50,52 persen dan unggul atas Prabowo-Hatta yang memperoleh 433.981 suara atau 49,48 persen.

Keunggulan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 itu berdasarkan hasil rapat pleno terbuka KPU Maluku di Ambon pada 19 Juli 2014.

Dalam pilpres di Maluku, daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 1.216.296 pemilih yang tersebar di sembilan kabupaten dan dua kota dengan 3.250 TPS.

Sedangkan DPT Pemilu Legislatif 9 April 2014 sebanyak 1.181.065 pemilih tersebar di 3.805 TPS dengan tingkat partisipasi pemilih hanya 70 persen.