REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sidang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu saat pilpres yang diselenggarakan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) masih terus berlanjut dengan agenda mendengarkan keterangan saksi.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai Teradu juga mengajukan jajarannya di provinsi sebagai pemberi keterangan. Namun, tim Prabowo-Hatta selaku Pengadu merasa tidak puas dengan jawaban KPU Provinsi.

Hal itu dikemukakan saat KPU DKI Jakarta menjawab tudingan Pengadu soal jumlah daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb) yang dinilai tidak wajar.

"Apa yang disampaikan KPU dunia aman semua," kata kuasa hukum Prabowo-Hatta, Didi Supriyadi, dalam sidang, di Aula Kementerian Agama, Jakarta, Kamis (14/8).

Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno mengatakan DPKTb di Jakarta saat pemilu legislatif berjumlah 174.646. Sementara saat pilpres sebanyak 323.332 orang.

"DPKTb di DKI memang cukup besar karena mobilitas penduduk cukup tinggi. Di lapas cukup tinggi, di rumah sakit tinggi," jelasnya.

Namun Didi tidak puas atas jawaban tersebut. Untuk mengecek DPKTb, menurutnya KPU melakukan pembukaan kotak suara. Namun, saksi Prabowo-Hatta merasa tidak diundang.

"Untuk pembukaan kotak suara nggak pernah diundang. Kaitan dengan kode etik, dituntut ada profesionalisme penyelenggara," ujar Didi.

Selain itu, dia melanjutkan, di Jakarta Timur terdapat keanehan. Hasil pengecekan keberatan saksi dituliskan dalam surat. Tetapi surat tersebut ditulis dengan keterangan hari Senin, 21 April 2014.

Ketua KPU Jakarta Timur, Nurdin menjawab, surat undangan telah dikirim kepada saksi Prabowo-Hatta melalui surat elektronik (email). Sementara menyangkut surat hasil pengeceken keberatan Pengadu, dia mengakui terjadi kesalahan penulisan. "Ada kesalahan penulisan bulan. Memang keliru," ujarnya.

Ketua DKPP Jimly Asshidiqie mengatakan, dalam keadaan biasa hal-hal kecil tidak akan menjadi masalah. "Namun dalam situasi seperti ini hal-hal kecil bisa jadi masalah besar," kata Jimly.