REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2014 dinilai sangat mengecewakan. Pasalnya, masih adanya Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang tidak jelas serta maraknya money politik.

"Kinerja KPU yang amburadul," kata Uchok Khadafy, pengamat anggaran dalam pesan singkatnya kepada Republika Onlina, Ahad (17/8).

Dengan kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang buruk, kata Uchok, berimbas kepada pengelolaan keuangan yang buruk. Selain itu, tutur Uchok, juga berakibat tindakan korupsi yang dilakukan oleh KPU.

Karena itu, Uchok meminta kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar audit investigasi kinerja keuangan KPU. Lebih khusus, kata Uchok, terkait layanan operasional dan layanan Teknologi Informasi.

Selain itu, lanjut Uchok, BPK juga diminta agar melakukan audit investigasi terkait pelayanan teknologi informasi pemilu yang mencapai Rp 17. 043.500.000 miliar.

Menurut Uchok, program TI perlu untuk diaudit investigasi oleh BPK dan disidik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebab, kata Uchok, dengan anggaran yang sangat besar akan tetapi masih mudah untuk dijebol.

Sehingga Uchok menilai hal tersebut mempermudah untuk dilakukan manipulasi data. "Hacker juga mampu menggelembungan suara pemilih," tegasnya.