REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jusuf Kalla (JK) mengklaim bahwa kelangkaan BBM yang terjadi di berbagai daerah baru-baru ini akibat alokasi subsidi tak efektif. Ke depan, perlu ada pengalihan anggaran untuk pembiayaan yang dinilai produktif.

Dia mengatakan, kelangkaan BBM sekarang ini merupakan suatu risiko karena besarnya subsidi. Akibatnya, banyak orang justru boros menggunakan BBM, padahal dana yang ada terbatas. Menurut dia, alasan tersebut yang mendorong untuk secepatnya dilakukan pemindahan subsidi.

"Memang harus ada drastis pemindahan subsidi terhadap suatu hal produktif," kata JK di kediamannya, Senin (25/8).

JK menyatakan, pemerintah jangan hanya menjalankan kebijakan dan tugas yang dianggap popular saja. Sedangkan, ada beberapa persoalan yang krusial, namun karena bertentangan dengan rakyat, tidak segera diambil sikap.

Pemerintahan lima tahun terakhir ini, dinilainya gagal karena tak mampu kelola APBN dengan baik dan lambat membuat kebijakan. Padahal, untuk naikan harga BBM itu, kata JK, tidak akan mendapat perlawanan serius dari masyarakat, berbeda halnya minyak tanah.

"Pengguna BBM ini juga rata-rata orang mampu, berkendara di jalan. Kalau minyak tanah ini kan masyarakat kecil. Saya kemarin waktu jadi wapres, tiga kali naikan BBM, tidak ada gejolak besar," ujar ketua Palang Merah Indonesia (PMI) itu.

Sebelumnya, Pertamina mengklaim habisnya persediaan BBM subsidi di sejumlah daerah akibat konsekuensi pengaturan kuota. Vice Presiden Corporate Communication Pertamina, Ali Mudakir mengatakan, persediaannya cukup sampai akhir tahun.