Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono membuka Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Denpasar, Bali, Sabtu (30/3). (Republika/Aditya Pradana Putra)
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekjen DPP Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono menyambut baik kebijakan pemerintah yang mengalokasikan anggaran untuk saksi dari setiap partai politik pada pemilu 2014.
"Kami menyambut baik kebijakan tersebut. Saya pikir semua partai juga akan menyambut baik," kata Edhie Baskoro Yudhoyono, di Jakarta, Jumat (24/1).
Menurut Edhie Baskoro yang akrab disapa Ibas, dengan dialokasikannya dana untuk saksi dari partai politik maka Partai Demokrat akan sangat terbantu pada pemilu mendatang.
Partai Demokrat, kata dia, bukanlah partai politik yang berlebih secara keuangan, sehingga bantuan dana untuk saksi akan sangat berarti.
"Kebijakan Bawaslu yang merekrut saksi dari unsur partai politik untuk mengawasi proses pengambilan suara pada pemilu 2014 yang kemudian diberikan honor dari pemerintah, merupakan kebijakan yang tepat," katanya.
Menurut dia, adanya alokasi anggaran ini jadi meringankan beban partai politik untuk membiayai pengawas pada pemilu.
Ibas menambahkan, kekhawatiran banyak pihak akan adanya anggaran langsung dari pemerintah untuk pengawas pemilu ini adalah pandangan yang keliru. "Semua pengawas dari parpol akan berlaku fair karena mendapat anggaran yang sama dari pemerintah," katanya.
Putra Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini meyakini, anggaran pemerintah untuk pengawas pemilu dari partai politik akan transparan dan akuntabel, serta publik mudah memantaunya.
Ibas juga berharap, pemilu 2014 berlangsung secara demokratis, yakni langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil.
"Kami juga berharap agar pemilu 2014 berlangsung dengan menjunjung tinggi etika di antara partai politik peserta pemilu," katanya.
Pada kesempatan tersebut, calon anggota legislatif untuk DPR RI dari dari Partai Demokrat dari daerah pemilihan Jawa Timur VII ini juga mengimbau semua partai politik dan bangsa Indonesia untuk meningkatkan kualitas demokrasi.