REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Alotnya pembahasan calon presiden (capres) di Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) ke II Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Bandung, membuat masalah ini gagal dicapai kesepakatan. Persoalan capres akhirnya disepakati akan dibahas usai pemilu legislatif dengan menggelar rapat pimpinan khusus (rapimnassus PPP).
Ketua Majelis Syariah Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP KH Noer Muhammad Iskandar SQ mengatakan pembahasan capres yang diusung PPP nanti akan dibahas di Rapimsus setelah pemilu legislatif. "Kita amanatkan dalam Rapimsus itu kepada Ketua Umum PPP Suryadharma Ali untuk menentukan siapa capres yang akan diusung," ujarnya kepada wartawan, Sabtu (8/2).
Selain alasan untuk meredam gejolak internal, menurut Kiai Noer, pembahasan capres lewat Rapimnassus PPP juga untuk melihat perkembangan politik ke depan. Tidak mungkin bagi PPP untuk menetapkan capres sebelum mengetahui berapa perolehan suara di pemilu legislatif.
Saat ini, jelas dia, lebih baik mesin partai lebih difokuskan pada persiapan perolehan suara sebesar-besarnya di pemilu legislatif. Namun ia mengakui, ada keinginan secara pribadi dirinya lebih memilih sang Ketua Umum Suryadharma Ali maju sebagai capres dari PPP. "Kalau dari Majelis Syariah ingin Pak Suryadharma yang bisa dicapreskan," katanya.
Kalaupun pada keputusannya nanti mengarah pada capres yang diusung bukan Suryadharma Ali, pihaknya akan berupaya berkomunikasi mendeklarasikan sendiri Suryadharma bersama beberapa DPW dan tokoh agama. "Sudah ada beberapa DPW yang siap melakukan deklarasi untuk Suryadharma Ali."
