REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Potensi kecurangan Pemilu 2014 juga dikhawatirkan bisa terjadi dari adanya 'operasi siluman' untuk menekan ketua KPU di daerah-daerah. Termasuk juga penyalahgunaan tehnologi informasi dan tempat tabulasi suara nasional yang yang tidak teraudit sejak 2009.
"Siapa yang mengawasi? Ini bisa dijadikan senjata pamungkas oleh pihak manapun yang berkonspirasi jahat untuk melakukan kecurangan pemilu," kata Divisi Hukum & Konstitusi kader & simpatisan PDI Perjuangann Pro Jokowi (Projo), Fahmi Alhabsyi, dalam siaran pers yang diterima Republika, Sabtu (1/2).

Inisiator Pemantau Pemilu UNFREL 1999 ini mengatakan kekhawatiran Megawati Soekarnoputri soal kecurangan pemilu dalam sebuah dialog di stasiun TV beberapa waktu yang lalu, semestinya menjadi peringatan dini bagi semua pihak.

Diingatkannya Komisioner KPU dan Bawaslu memegang peran kuci dalam masalah ini. "Di bahu komisioner KPU dan Bawaslu maka keberhasilan demokrasi akan diusung. Tapi mereka juga akan menjadi akumulasi kemarahan publik, jika KPU tidak bisa netral," ungkap dia.