REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyebut empat provinsi yang menjadi titik rawan terjadi kecurangan pada pemilu 2014 nanti. Yakni Provinsi Aceh, Papua, Maluku Utara dan Lampung.

"Kami catat titik rawan misal pada saat penghitungan suara maupun saat rekapitulasi suara. Baik KPU, Bawaslu sudah deteksi dan sudah melakukan upaya khusus supaya tak terjadi kecurangan," kata ketua DKPP Jimly Asshiddiqie, saat jumpa pers bersama Bawaslu dan KPU, di gedung Bawaslu, Jakarta, Kamis (3/4).

Potensi kecurangan dalam rekapitulasi hasil suara, menurutnya, paling rawan berada di tingkat di bawah kabupaten yaitu Kecamatan (PPK) dan Kelurahan (PPS).
"Di kecamatan paling rawan, tapi semuanya rawan. Nasib suara orang di situ," ujarnya.

Mantan ketua Mahkamah Konstitusi itu mengatakan, baik KPU maupun Bawaslu sudah mengetahui titik-titik rawan tersebut. Dan sudah menyiapkan langkah-langkah preventif untuk mengantisipasi terjadinya tindakan-tindakan kecurangan yang bisa mengacaukan pelaksanaan pemilu legislatif dan presiden.

Meski begitu, upaya memastikan pelaksanaan pemilu terkendali menurutnya tidak hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara pemilu semata. KPU juga dinilai perlu bekerja sama dengan aparat keamanan, baik kepolisian maupun TNI. "Secara umum Aceh yang perlu dapat perhatian. Tentu KPU tidak bertanggungjawab untuk keamanan, tapi koordinasi," kata dia.

Hanya saja, koordinasi dan kerja sama dengan TNI/Polri harus dipastikan netralitasnya. Kedua lembaga tinggi negara itu harus dipastikan bisa mengantisipasi kerawanan dalam pemilu. netral dan mendukung pemilu 2014. Justru peran mereka dibutuhkan dalam antisipasi kerawanan dalam pemilu.