REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan setuju berkoalisi. Kerja sama politik tersebut dimaksudkan untuk menguasai kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. 

Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie atau Ical mengatakan, koalisi kedua partai diperlukan untuk menjamin konsistensi sistem pemerintahan presidensial.

"Kami bersepakat untuk mendukung siapa pun yang menjadi presiden melalui parlemen untuk pemerintahan yang lebih baik," kata dia, di DPP Golkar, Jakarta, Sabtu (12/4).

Pernyataan Ical menyusul gagalnya kerjasama dua partai untuk mengusung calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Kemauan politik itu juga diutarakan capres dari Golkar itu, usai melakukan konsolidasi politik dengan capres dari PDI Perjuangan, Joko Widodo.

Ical mengatakan, antara Golkar dan PDI Perjuangan, sudah punya capres masing-masing. Keputusan politik tersebut sudah tak lagi bisa diutak-atik. Namun, Ical menerangkan, siapa pun yang menang dalam kompetisi menuju istana mendatang, Golkar dan PDI Perjuangan siap bekerjasama.

Diterangkan dia, hasil hitung cepat perolehan suara pileg, menunjukkan PDI Perjuangan sebagai pemenang. Yaitu, dengan memperoleh sekira 19 persen suara nasional. Sementara Golkar, berada di posisi kedua, dengan 14 persen suara. Hasil tersebut, memberi peluang kedua partai dapat menguasai parlemen, untuk mendukung kebijakan pemerintah.

Dikatakan Ical, setidaknya membutuhkan 51 persen kursi di DPR, agar pemerintahan mendatang, dapat menjalankan kebijakan strategis. Kerja sama Golkar dan PDI Perjuangan itu, pun belum cukup untuk mencapai separuh kursi di parlemen. Akan tetapi, usaha untuk memberi jaminan dan dukungan pada pemerintahan mendatang, adalah keharusan.

"Dalam konstitusi, undang-undang, presiden (pemerintah) bersama DPR, harus bersama-sama menentukan kebijakan strategis," kata Ical.