REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA- Wakil Ketua I Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Budiharjo mengatakan kepentingan politik praktis seharusnya tidak masuk ke dunia pendidikan, apalagi sampai menjadi soal dalam ujian nasional (UN).

"KPAI menyayangkan adanya soal tentang Gubernur DKI Joko Widodo dalam soal UN. Apalagi diduga soal itu ada kepentingan politik praktis," kata Budiharjo di Jakarta, Selasa.

Ia mengatakan soal mengenai tokoh tertentu dalam UN tidak menjadi masalah asalkan komprehensif dan tidak tunggal. Banyak tokoh dalam sejarah Indonesia yang layak masuk dalam soal UN. Masalahnya, menurut dia, soal dalam UN Bahasa Indonesia yang diujikan Senin (14/4) hanya mencantumkan tokoh Jokowi, tidak ada tokoh lain.

"Kalau wali kota atau gubernur terbaik kan Indonesia juga tidak hanya satu. Apalagi momennya juga setelah pemilihan legislatif menjelang pemilihan presiden," tuturnya.

Budi mengatakan masyarakat Indonesia sudah cukup pintar untuk melihat adanya kepentingan politik praktis dalam kejadian tersebut. Karena itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai penanggung jawab UN harus menyelidiki mengapa soal tersebut bisa muncul.

"Kemdikbud harus menanyakan kepada pembuat soal. Anak-anak tidak boleh dibebani dengan kepentingan politik praktis, apalagi dipaksa masuk ke dalam ranah politik," ucapnya.

Sebelumnya, soal mengenai Gubernur DKI Jakarta yang menjadi bakal calon presiden PDI Perjuangan muncul dalam UN SMA mata pelajara Bahasa Indonesia. Soal tersebut menuliskan peran Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta dan penghargaan yang pernah diraih serta kendala yang dihadapi saat menjabat. Soal cerita itu menanyakan keteladanan yang dilakukan dan permasalahan yang dihadapi Jokowi.