"Cara main pecat itu tidak Islami, karena kita hanya bersikap kritis dan bukan untuk memakzulkan Ketua Umum, justru kita ingin ada saling mengingatkan," katanya kepada Antara di Surabaya, Kamis (17/4).
Menanggapi surat pemecatan terhadap Wakil Ketua DPP PPP Suharso Monoarfa dan empat pimpinan DPW, termasuk dirinya, ia menyatakan apa yang dilakukan selama ini tidak melanggar AD/ART. "//Lha wong// mengingatkan kok dianggap melanggar AD/ART, pasal yang mana? Mestinya 'kan disikapi dengan baik-baik, semuanya bisa dilakukan klarifikasi dengan musyawarah dalam rapat pleno," ucapnya.
Selain dirinya, surat pemecatan juga ditujukan kepada Rahmat Yasin diberhentikan selaku Ketua DPW PPP Jawa Barat, Fadli Nursal diberhentikan dari Ketua DPW PPP Sumatera Utara, dan Amir Uskara dari jabatan Ketua DPW PPP Sulawesi Selatan. Rencananya, Suharso digantikan oleh Djan Faridz, sedangkan keempat Ketua DPW akan digantikan oleh Wakil Ketua DPW masing-masing.
Menurut Musyaffa' Noor, tindakan pemecatan justru akan mengundang perlawanan, karena kritik yang dilakukan itu bermula dari pelanggaran oleh Ketua Umum DPP PPP dalam penetapan Capres yang menyimpang dari keputusan Mukernas PPP. "Nama Pak Prabowo itu tidak masuk dalam usulan Mukernas itu, karena itu kalau ada perubahan seharusnya dimusyawarahkan terlebih dulu, sebab PPP itu milik anggota, bukan milik ketua," ujarnya.
Oleh karena itu, ia berharap kritik yang dilakukan sejumlah DPW hendaknya tidak disikapi berlebihan, melainkan cukup dengan klarifikasi dalam rapat pleno. "Kalau salah pun cukup minta maaf dalam forum itu, tentu akan selesai, tapi kalau sekarang disikapi dengan pemecatan justru akan menambah permasalahan, karena keluar dari koridor organisasi," tukasnya.
