REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Konflik internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP)  belum juga berakhir. Walau Ketua Umum PPP Suryadharma Ali (SDA) telah memutuskan bentuk dukungan ke calon presiden (capres) Prabowo Subianto Jumat lalu, namun pihak yang berseberangan dengan ketua umum menganggap dukungan terhadap Prabowo tersebut bukanlah keputusan resmi partai.

Ini dikarenakan keputusan penetapan dukungan tersebut tidak sesuai mekanisme partai. Sekretaris Jenderal (Sekjen) PPP Romahurmuziy dalam konferensi persnya di kantor pusat PPP mengatakan, dukungan yang dikemukakan oleh Ketua Umum PPP kepada Prabowo tersebut bukan hasil Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) seperti yang diamanatkan Mukernas II PPP Februari lalu di Bandung.

Dengan demikian ia menegaskan, secara organisatoris PPP belum resmi memutuskan dukungan ke salah satu capres manapun, sebelum ada hasil dari Rapimnas yang akan digelar Sabtu (19/4) malam. "Sesuai amanat Mukernas II PPP di Bandung penetapan dukungan capres diputuskan di Rapimnas, dan Rapimnas baru digelar Sabtu di Kantor DPP PPP," ujarnya kepada rekan wartawan di kantor DPP PPP.

Ia menegaskan Rapimnas ini akan diselenggarakan sesuai aturan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PPP. Dan Rapimnas yang akan diselenggarakan ini, tambah dia, dihadiri sebagian besar pimpinan pusat, mulai dari pengurus harian, seluruh Ketua Umum Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan ketua-ketua majelis, seperti Majelis Syariah, Majelis Pertimbangan, Majelis Pakar hingga Mahkamah Partai.

Ketua Komisi IV DPR RI ini mengakui Rapimnas yang digelar kali ini sengaja dipercepat melihat kondisi perpolitikan dan dinamika internal PPP. Ia pun menampik bila Rapimnas ini berupaya menggulingkan posisi Ketua Umum PPP Suryadharma Ali.

Ia mengatakan setidaknya ada dua agenda besar yang akan dibahas, pertama terkait masukan dan informasi proses pemilihan legislatif (Pileg) dan bagaimana perolehan suara partai dan kecenderungan massa PPP di daerah.  "Masukan ini sebagai basis arah koalisi PPP ke depan," katanya.