REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Konflik di internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tak mempersoalkan koalisi dengan partai politik manapun, termasuk Partai Gerindra.

Ketua DPW PPP Jawa Barat Rachmat Yasin mengungkapkan, pemecatan sementara Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali pun tak berarti koalisi dengan Partai Gerindra dimentahkan.

Pada dasarnya, kata dia,  koalisi dengan siapa pun masih sangat mungkin dilakukan, termasuk dengan Gerindra. Dia menjelaskan, hal yang harus dibenahi adalah cara-cara koalisi yang salah.

Dia menjelaskan, pada Mukernas PPP di Bandung tanggal 7-11 Februari menyatakan, koalisi dan dukungan capres-cawapres itu dilakukan setelah pemilu legislatif melalui rapat pimpinan nasional.

''Nah ternyata ini tidak dilakukan rapimnasnya, nyelonong begitu saja, sehingga kita mempersoalkan,'' katanya.

Sebagai kader partai, kata dia, rujukannya adalah AD/ART. Di aturan ini, tak ada aturan yang mengatur kalau ketum memiliki privilage dan memiliki hak preogratif. Di dalam AD/ART, ujarnya, ketua umum hanya anggota dewan pimpinan.