REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP Partai Golkar, Hajriyanto Y Tohari mengakui adanya hambatan komunikasi politik dengan Partai Demokrat. Ini terjadi karena kedua partai memiliki perspektif yang berbeda dalam membangun koalisi.

"Pihak Demokrat menginginkan pembicaraaan koalisi dimulai dari situasi nol. Padahal Golkar sudah memutuskan capres," kata Hajriyanto dalam diskusi "Membaca Arah Koalisi Pasca Pileg" di Habibie Center, Jakarta Selatan, Rabu (30/4).

Hajriyanto mengatakan Demokrat ingin pembicaraan koalisi dilakukan dengan menentukan capres cawapres secara bersama-sama. Keinginan ini menurutnya sulit dilakukan karena Golkar sudah memutuskan capresnya.

Sampai sekarang belum terjadi komunikasi politik antara Aburizal Bakrie (Ical) dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait koalisi. Dia bahkan pesimistis koalisi antara Golkar dan Demokrat bakal terwujud.

Namun, Hajriyanto mengakui bahwa Demokrat merupakan partai yang ideal diajak berkoalisi. Ini karena Golkar dan Demokrat sama-sama partai yang beraliran nasional. Selain Demokrat, Golkar juga merilik Hanura sebagai mitra koalisi.

Berbeda dengan Demokrat, peluang koalisi dengan Hanura lebih terbuka. Alasannya, kata Hajriyanto, Ketua Umum Hanura, Wiranto adalah mantan kader Golkar.

"(Koalisi) Dengan Hanura, ada keuntungan politik, ada figur Wiranto yang memiliki kesamaan historis dengan Golkar," ujar Hajriyanto.