REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berharap dilibatkan dalam penentuan calon wakil presiden pendamping Joko Widodo (Jokowi) setelah resmi berkoalisi dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

"PKB berharap setelah penetapan dukungan kepada Jokowi dan berkoalisi dengan PDIP ini, semua keputusan strategis baik soal strategi pemenangan dan penentuan cawapres dapat dibahas bersama antarpartai koalisi pendukung Jokowi," kata Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (10/5).

Muhaimin menyebutkan, koalisi dengan PDIP sebagai kerja sama dalam kebersamaan karena semua proses dan langkah ke depan akan didiskusikan bersama antara PDIP dan PKB.

"Demikian juga soal kabinet, nantinya bukan lagi kita sebut menteri PKB atau PDIP tapi menterinya presiden terpilih sebagai hasil dari pembicaraan dan uji kepatutan anggota koalisi," katanya.

Muhaimin menegaskan keputusan PKB berkoalisi dengan PDIP yang diputuskan di Pesantren Tarbiuatunnasyiiin, Pacul Gowang, Jombang, Jawa Timur yang diasuh Ketua Dewan Syuro PKB kH Azis Mansyur itu merupakan keputusan yang disepakati bersama segenap pengurus PKB.

"Kami semua bulat dan sepakat mendukung Jokowi dan kami pilih sebagai capres PKB karena dia menawarkan model kepemimpinan egaliter yang tidak berjarak dengan rakyat," katanya.

Menurut Muhaimin, pola seperti itu sekarang sangat dibutuhkan rakyat karena pembangunan di negeri ini membutuhkan partisipasi rakyat yang bisa muncul kalau tidak ada jarak lagi antara pemimpin dengan rakyatnya.

"Kami mengistilahkan dengan pembangunan bangsa lahir batin untuk Indonesia yang hebat," katanya.