REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakre (Ical) bisa saja akan dikenai sanksi oleh para kader, jika Partai Golkar gagal mendapatkan tiket capres ataupun cawapres untuk Pilpres 2014.

Hingga kini, Ical belum bisa menggandeng partai lain untuk memuluskan pencalonan dirinya sebagai capres ataupun cawapres di Pilpres 2014. Sementara Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah akan menutup pendaftaran capres pada 20 Mei 2014.

Dikonfirmasi terkait masalah ini Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung mengatakan Partai Golkar masih berupaya menggandeng mitra koalisi. Namun diakuinya hingga kini belum ada partai lain yang resmi mendukung Ical sebagai capres. Sementara waktu pendaftaran sudah semakin dekat.

Jika dalam prosesnya ternyata Golkar terlambat mendapatkan koalisi dan kehilangan tiket capres ataupun cawapres, Akbar mengakui bisa saja hal itu akan membuat gejolak kader Golkar di daerah. "Saya tidak tahu akan seperti apa ka depannya, tapi memang bisa saja hal itu (gejolak di tingkat daerah, Red) terjadi," kata Akbar.

Apakah akan sampai menggulirkan munaslub jika Golkar tidak mendapat tiket di Pilpres 2014? Akbar mengaku tidak tahu. "Bisa saja ada keinginan seperti itu dari daerah. Tapi saya tidak tahu seperti apa daerah nanti," paparnya.

Akbar menjelaskan jika gagal mendapatkan tiket capres ataupun cawapres, maka benar-benar menjadi bencana buat Golkar. Sebab, target Golkar sebagai pemenang pemilu sudah tidak tercapai, begitu juga perolehan suaranya juga jauh dari target. Ditambah lagi kalau gagal mendapatkan tiket di Pilpres 2014.