REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta yang juga calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Joko Widodo (Jokowi), akan menghadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hari ini, Selasa (13/5).

Jokowi menegaskan, pertemuannya dengan SBY nanti untuk meminta ijin nyapres. Bukan untuk mengundurkan diri."Kalau pengunduran diri itu ke dewan," ujar Jokowi di Balai Kota, Selasa (13/5).

Menurut mantan wali kota Solo tersebut, selain berbicara masalah pencapresan, ia juga akan berbicara permasalahan Jakarta dengan SBY nanti.

Sebelumnya, Jokowi mengatakan bahwa ada dua opsi bagi kepala daerah yang ingin mengajukan diri sebagai calon presiden, yaitu mundur dan non aktif. Untuk opsi pertama, dia mengaku pesimistus.

Menurutnya, komposisi PDIP di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta sedikit, yaitu hanya 11 persen. Sehingga, peluang DPRD meloloskan pengajuan pengunduran dirinya kecil.

"Kalau saya mundur kira-kira diberi enggak oleh Dewan?" ujar dia pada wartawan. Pernyataan Jokowi tersebut menegaskan bahwa ia akan mengambil opsi kedua, non aktif dari jabatan gubernur.

Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pilpres pasal 7 ayat 1 menyatakan, bahwa kepala daerah dan/atau wakilnya (provinsi atau kab/kota), yang dicalonkan parpol sebagai calon presiden atau wakil presiden harus meminta izin kepada presiden.

Kemudian, dalam Pasal 19 ayat (3) Peraturan Pemerintah No 14/2009 tentang Tata Cara bagi Pejabat Negara dalam Melaksanakan Kampanye Pemilu, juga diatur bahwa setiap kepala daerah atau wakil kepala daerah yang dicalonkan menjadi presiden atau wakil presiden dinonaktifkan dengan keputusan presiden.