REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan, Pangkostrad bukan pihak yang paling bertanggung jawab dalam peristiwa kerusuhan Mei 1998. Dia menyebut pihak yang paling bertanggung jawab adalah Panglima ABRI (Pangab) dan Pangdam Jaya pada saat itu.

"Kostrad itu bertanggung jawab terhadap pasukan cadangan. Pangab dan Kodam Jaya yang seharusnya bertanggung jawab terhadap keamanan negara," katanya di kantor DPP Partai Gerindra Jakarta Selatan, Selasa (13/5).

Pangab ketika itu dijabat oleh Jendral Wiranto yang saat ini menjadi Ketua Umum DPP Partai Hanura. Sementara, Pangdam V Jaya ketika itu dijabat oleh Mayjen Sjafrie Sjamsoeddin yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Pertahanan.

Dalam surat resmi negara bernomor B-597/M.Sesneg/09/1999 tertanggal 13 September 1999 yang ditandatangani Mensesneg Muladi pada saat itu, disebutkan bahwa 'sebagai pejabat yang mempunyai tugas dan tanggung jawab akan keamanan dan keselamatan negara, maka dengan terjadinya peristiwa kerusuhan tersebut pemerintah telah memberhentikan Letjen TNI Prabowo Subianto dari jabatannya sebagai Panglima Kostrad dan mempensiunkan sebagai anggota TNI AD'.

Padahal, kata dia, disebutkan sebelumnya bahwa dugaan keterlibatan Prabowo dalam peristiwa Mei 1998 dinyatakan tidak terdapat cukup bukti yang memperkuat dugaan tersebut. Menurutnya, pemberhentian Prabowo dari jabatannya sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) juga tidak tepat saat itu.

Menurut Fadli, dimunculkannya isu HAM atas peristiwa Mei 1998 tak lebih hanya untuk pembunuhan karakter kepada Prabowo terkait pencalonannya sebagai presiden. Hal itu terbukti ketika isu ini hanya gencar muncul dalam waktu yang tak jauh dari pilpres yang dilangsungkan Juli mendatang.

"Saya heran, dulu pilpres 2009 (isu Mei 1998) tidak pernah menjadi pembicaraan. Anda bisa menilai sendiri," ujarnya.

Seperti diketahui, 16 tahun yang lalu pada Mei 1998 terjadi peristiwa kerusuhan di Jakarta. Gelombang aksi demonstrasi dari para mahasiswa gencar dilakukan untuk menuntut Presiden Soeharto turun saat itu.

Aksi ini mengakibatkan 4 mahasiswa Trisakti meninggal akibat tertembus peluru aparat. Sampai saat ini belum ditemukan dalang sebenarnya atas peristiwa tersebut.

Belakangan isu HAM terkait kerusuhan Mei 1998 kembali dimunculkan oleh beberapa pihak. Kembali diangkatnya isu ini dinilai kental dengan nuansa politis. Sebab, munculnya isu ini bertepatan dengan momentum pilpres 2014 yang akan digelar Juli mendatang.