REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Pengamat politik dari Universitas Diponegoro Teguh Yuwono mengingatkan PDI Perjuangan harus cermat dalam memilih calon wakil presiden pendamping Joko Widodo.

"Kalau salah memilih figur, bisa jatuh. Sekalipun calon presidennya Jokowi," katanya di Semarang, Jumat, menanggapi perkembangan koalisi partai politik menjelang Pilpres 2014.

Sekarang ini, kata pengajar Fisip Undip Semarang tersebut, semakin menguat tiga nama yang akan mendampingi Jokowi, yakni Jusuf Kalla, Abraham Samad (Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi), dan Puan Maharani.

Nama Puan Maharani, putri Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, kata dia, muncul pada last minute mendekati pendaftaran capres dan cawapres pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014.

Menurut dia, langkah PDI Perjuangan akan berat jika memaksakan Puan yang juga ketua badan pemenangan pemilu parpol berlambang banteng itu sebagai pendamping Jokowi, sebab kapasitas, pengalaman, dan pengetahuan politik Puan belum cukup.

"Pertama, kapasitas, pengalaman, dan pengetahuan politik Puan yang akan dipertanyakan orang. Kedua, hasil-hasil survei capres-cawapres selama ini juga hampir tidak pernah memunculkan figur Puan," katanya.

Apalagi, kata dia, latar belakang Jokowi dan Puan juga sama, baik sama-sama di PDI Perjuangan dan keduanya juga dari Jawa sehingga jika dipasangkan akan berat untuk mendulang perolehan suara di luar Jawa.

"Idealnya, Jokowi dipasangan dengan figur yang berasal dari luar PDI Perjuangan atau luar Jawa. Syukur-syukur, kedua-duanya. Ya dari luar PDI Perjuangan, sekaligus dari luar Jawa," kata Teguh.

Selain itu, kata dia, pemasangan Puan sebagai bakal cawapres pendamping Jokowi akan menunjukkan bahwa Megawati ingin memaksakan mempertahankan 'trah' Soekarno dalam kepemimpinan nasional.

"Kalau sampai seperti itu akan semakin memperberat langkah Jokowi untuk memenangi pilpres. Masyarakat akan menganggap sebagai politik dinasti. Negara ini kan bukan dikelola satu keluarga," katanya.

Sebelumnya, bakal capres dari PDI Perjuangan Jokowi juga mengisyaratkan bakal cawapres yang akan mendampinginya maju dalam pilpres mendatang bukanlah figur ketua umum parpol tertentu.

"Koalisi tanpa syarat itu akan kelihatan siapa yang jadi capres dan cawapresnya. Kalau keduanya adalah ketua umum parpol, itu baru pakai syarat. Semuanya bisa minta ketuanya," kata Jokowi.