REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pernyataan Akbar Tanjung yang mendorong Partai Golkar memberikan sanksi kepada kader dan fungsionaris pendukung Jusuf Kalla (JK) dinilai diskriminatif. Sikap tersebut menunjukan inkonsistensi dalam konteks tata kelola kepartaian.

Juru bicara cawapres Jusuf Kalla (JK), Poempida Hidayatulloh mengatakan, platform Golkar antara lain non-diskriminatif. Karenanya, ia mengaku kaget dengan pernyataan mantan ketua umum tersebut.

"Menurut saya ini sangat tidak sesuai dengan asas non-diskriminatif Partai Golkar dan jelas terjadi inkonsistensi dalam konteks tata kelola kepartaian di Golkar," kata Poempida, Rabu (21/5).

Ia menilai, apa yang disebut Akbar mengenai loyalitas akan menjadi sumir. Apakah itu berarti pada kewibawaan partai atau kebijakan ketua umum. Sebab, dalam AD/ART, sikap partai tidak bisa dipersonifikasikan oleh seorang ketua umum.

Namun, ia mengaku bisa memahami mengenai pernyataan yang dikeluarkan Akbar dalam konteks melegitimasi kebijakan pemecatan kepada Fahmi Idris dan rekan-rekannya yang mendukung pencalonan JK dari Demokrat.

"Tidak perlu saya ceritakan apa yang terjadi di 2004. Semua pihak belajar dari momen tersebut untuk kebaikan dan soliditas Partai Golkar. Ini bukan lagi era tersebut, mari kita buat lembaran baru," ujar dia.