REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wasekjen Partai Golkar, Leo Nababan mengatakan, partai harus mengutamakan kepentingan negara. Bahkan, di atas kepentingan partai atau malah pribadi.

Karenanya, kata dia, arah koalisi Golkar harus setia pada hasil rapimnas. Meski pun begitu, ia tak setuju jika kader muda yang menolak dukungan kepada Prabowo Subianto-Hatta Rajasa harus dipecat.

Pertimbangannya, kata dia, pemecatan tak bisa dilakukan begitu saja. "Orang yang kawin, kita yang cerai," tutur Leo kepada Republika, Rabu (22/5). 

Menurutnya, pemecatan merupakan hal yang keliru. Apalagi, Indonesia menganut asas demokrasi yang membolehkan adanya perbedaan pendapat. Karenanya, tak benar jika perbedaan pendapat malah berujung pada pemecatan. "Golkar milik bersama masyarakat, bukan perorangan," tambahnya.

Bahkan, menurut Leo, dalam AD/ART partai tidak ada ketentuan yang memberi wewenang ketua umum untuk melakukan sanksi seperti itu. Yang ada adalah memberi tiga kali peringatan. 

Ketika memberikan peringatan itu pun, ujarnya, kader mendapat kesempatan untuk membela diri di musyawarah nasional (munas). "Tetapi mudah-mudahan (sikap kader muda) itu karena perjuangan, bukan karena transaksional."