REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kader muda Partai Golkar pendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) menentang berlangsungnya munaslub untuk pergantian ketua umm Aburizal Bakrie (Ical). Karenanya, upaya untuk menyelenggarakan forum tersebut dianggap tak mewakili kelompoknya.

Ketua Balitbang Golkar, Indra J Piliang mengatakan, tak ingin munaslub berlangsung. Sebab akan memakan proses dan waktu yang cukup panjang. Padahal ia hanya ingin membantu JK memenangkan kontestasi pilpres 2014. Sehingga tak ingin menyoalkan urusan tersebut.

"Saya menolak munaslub. Waktu kita ini mepet hanya tersisa 50 hari terakhir. Kami hanya ingin membantu JK," kata Indra saat dihubungi Republika, Kamis (22/5).

Dia menambahkan, rencana munaslub juga bukan dari kader muda Golkar yang tergabung dalam Forum Paradigma Gerakan Indonesia. Itu hanya suara dari sebagian tokoh senior yang menganggap mandat Ical sebagai fungsionaris Golkar harus dicabut.

Namun saat ditanya keberpihakannya terhadap JK, Indra mengatakan, ketumnya memang tak melaksanakan hasil keputusan rapimnas. Ketentuan yang diperoleh menyatakan, Ical sebagai capres atau cawapres, dan punya wewenang menentukan koalisi.

"Artinya dia boleh berkoalisi dengan parpol mana pun asalkan tetap sebagai capres atau cawapres. Bukan hanya menjadi pengusung pasangan calon," ujar dia.

Indra menyatakan, akan segera bergerak memenangkan pasangan Jokowi-JK setelah keputusan partai. Kamis (22/5) malam, Golkar akan melangsungkan rapat pleno terkait kebijakan partai.

Dia menambahkan, mungkin saja ada pembahasan mengenai pemecatan serta sanksi sejumlah kader yang memberikan dukungan terhadap kompetitor koalisi. Ia akan hadir dalam rapat tersebut untuk memberikan perlawanan hukum. 

Menurutnya, ada proses serta prosedur yang harus dijalani Golkar terlebih dahulu. "Mereka tak bisa sembarangan memecat kadernya. Ada prosedur hingga tingkat mahkamah partai lalu pengadilan negeri, terakhir Mahkamah Agung (MA)," kata dia.