REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Maraknya kampanye hitam dan kampanye negatif terhadap pasangan calon presiden yang akan maju pada Pilpres 2014 dikritik kubu Prabowo Subianto.

Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, kampanye hitam merupakan pemberitaan yang materinya tidak bisa dipertanggung jawabkan. Pun dengan si penyebar berita. Ia mencontohkan terkait persoalan kewarganegaraan.

"Itu jelas black campaign, karena materi pemberitaan itu ngawur. Salah bin salah," kata dia, di Hotel Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Selasa (27/5).

Muzani menilai, adanya kampanye hitam ini merupakan cara untuk menghentikan langkah Prabowo. Apalagi, menurut dia, popularitas Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra itu semakin meningkat dan makin bisa diterima masyarakat.

"Pemberitaan yang mengarah pada black campaign ini terhadap caleg tertentu itu menyesatkan dan itu biasa dilakukan karena ada sebuah kefrustrasian dan kegalauan dan tak ada cara lain kecuali harus black campaign," kata dia.

Munculnya isu mengenai kewarganegaraan membuat Heran Muzani. Ia mengatakan, isu itu tidak berdasar. Apalagi, ia mengatakan, Prabowo sudah pernah menjadi cawapres pada pemilu sebelumnya saat berpasangan dengan Megawati Soekarnoputri.

"Bagaimana mungkin, Pak Prabowo pernah jadi calon wakil presiden bersama PDI Perjuangan," ujar dia.

Muzani mengatakan, kampanye hitam merupakan cara yang tidak benar. Menurut dia, kampanye itu seharusnya lebih mengarah pada ide, pada solusi-solusi. Karena, ia menilai, pemilu yang akan datang adalah sarana untuk memilih pemimpin.

"Kita mencari pemimpin. Artinya upaya meyakinkan pemilih bahwa jatuhnya pemilih pada yang dipilih itu karena sebuah keyakinan pilihan," kata dia.