REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --  TNI Angkatan Darat (AD) akan menggunakan dana rutin anggaran belanja Mabesad untuk melakukan pemetaan wilayah-wilayah konflik menjelang pelaksanaan Pemilu Presiden 9 Juli 2014.

"Dana pengamanan Pilpres memang sudah ada, namun dana tersebut digunakan untuk 35 ribu personil yang akan di BKO untuk membantu kepolisian," kata Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Budiman usai memberikan pengarahan kepada Panglima Komando Utama (Pangdam, Danrem dan Dandim) di Mabesad, Jakarta, Senin (2/6) kemarin.

Sementara untuk pemetaan daerah-daerah konflik, kata dia, akan menggunakan dana teritorial, dana intelijen dan dana latihan yang disebar ke satuan-satuan TNI AD yang ada di seluruh Indonesia. "Kita punya anggaran belanja yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan tersebut," katanya.

Anggaran TNI AD 2014 untuk teritorial sekitar Rp406 miliar selama setahun, dana latihan Rp450 miliar dan dana pengamanan Rp265 miliar. Dalam kesempatan itu, KSAD mengimbau kepada Pangdam, Komandan Korem dan Komandan Kodim untuk melakukan pemetaan di daerah-daerah konflik.

"Setiap Pangdam, Danrem, Dandim, sesuai tugas pokoknya sebagai satuan teritorial membantu Pemda dalam rangka pembangunan di daerahnya, termasuk pembangunan di bidang politik, yakni pelaksanaan Pilpres. Mereka bisa mengerahkan aparat intelijen dan teritorial," kata Budiman.

Tak hanya itu, pihaknya juga meminta agar Pangkotama juga menyiapkan pasukan untuk di BKO dalam membantu aparat kepolisian. "Pilihlah prajurit terbaik untuk dilatih dan BKO membantu kepolisian," katanya.

Budiman menambahkan, pihaknya juga meminta agar Pangkotama menyiapkan pasukan cadangan manakala diperlukan untuk mengatasi hal-hal mendesak.