REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat tata negara Universitas Parahyangan (Unpar) Asep Y Warlan menilai sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mempersilakan mundur bagi menteri yang aktif berpolitik karena tidak efektif mengurusi kementerian dinilai sangat terlambat.

"Sekarang telat dan tidak akan efektif (menyuruh) kepada menteri (mundur)," ujar Asep Y Warlan saat dihubungi RoL, Selasa (3/5).

Ia menuturkan jika menteri yang ada saat ini mundur dan diganti dengan menteri yang baru, maka penggantian menteri itu nanti tidak berguna apa-apa. Penggantinya pun tidak bisa berbuat banyak mengingat waktu pemerintahan yang sebentar lagi berakhir.

Dia menduga, pernyataan SBY tersebut sebagai bentuk sindiran kepada salah satu menteri yang lebih banyak aktif di politik praktis. Apalagi jelang Pemilihan Presiden 2014. "Saya pikir, ini ditujukan kepada Muhaimin dan menyindir Muhaimin," ungkapnya. 

Meski demikian, pernyataan SBY tersebut dinilai tidak akan  efektif jika hanya menyindir dan mengimbau. Pernyataan yang terkesan sebagai simbol politik, lebih kepada nuansa tidak tegas. "Dengan cara begini (SBY) akan dipermainkan betul oleh menteri-menterinya," ungkapnya. 

Menurutnya, pihaknya melalui forum-forum ilmiah setahun lalu selalu mengingatkan dan mewanti-wanti betul kepada SBY terkait Pilpres 2014. Pasalnya, banyak menteri yang akan terlibat. 

Apalagi, kebanyakan menteri  juga menjabat sebagai ketua partai. Dia pun sempat meminta SBY untuk memberhentikan mereka dengan berbagai macam pertimbangan pemerintahan.