REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Pengamat komunikasi politik Universitas Mercu Buana, Heri Budianto menilai, pembuat surat palsu atas nama Joko Widodo menerapkan politik fitnah dan pembunuhan karakter. Dia menilai, perbuatan itu tidak sehat diterapkan dalam pesta demokrasi.

"Jika benar terbukti Edgar Jonathan, kader Partai Gerindra, membuat surat palsu atas nama Joko Widodo (Jokowi) terkait kasus Transjakarta yang kemudian diedarkan ke dunia maya dan media sosial, maka itu cara politik berbasis fitnah yang lebih kejam dari pembunuhan karakter. Cara ini lebih dari kampanye hitam, yang membuat demokrasi kita menjadi tak sehat," kata Heri, di Jakarta, Selasa (3/6).

Menurut Direktur Eksekutif Political Communication (PolcoMM) itu, harusnya capres dan tim suksesnya tidak melakukan cara-cara tidak sehat seperti itu. Karena selain akan berdampak buruk bagi demokrasi yang sedang dikembangkan, cara fitnah dalam perang politik justru akan berbalik arah kepada pemfitnah.

"Dampaknya malah bukan pada calon yang diserang, karena ketika terbukti mana fitnah dan mana fakta, maka publik juga akan melihatnya," ujarnya. Jadi, ia menyarankan agar masing-masing capres untuk menggunakan cara-cara yang sehat, elegan, bukan saling menjatuhkan.

Sebelumnya, Tim kuasa hukum calon presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla melaporkan dugaan surat palsu ke Bareskrim Mabes Polri. Surat palsu itu berisi permintaan Jokowi kepada Jaksa Agung agar tidak diperiksa dalam kasus korupsi pengadaan bus Transjakarta.

Sebagai terlapor dalam kasus itu adalah Edgar Jonathan S, yang merupakan anggota organisasi Tunas Indonesia Raya (Tidar), sayap Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), yang mengusung Prabowo Subianto-Hatta Radjasa sebagai capres.