REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR -- Pengamat politik I Gusti Putu Artha menyarankan masyarakat pintar memilih tayangan politik dalam tahapan Pemilu Presiden 2014 di tengah kondisi lembaga penyiaran yang masih memberikan informasi tidak berimbang.

"Saya sedih mengapa stasiun televisi nasional kita cenderung menjadi kekuatan politik kandidat tertentu sehingga tayangan yang ditampilkan menjadi tidak berimbang dan tidak sehat," katanya, di Denpasar, Kamis (5/6).

Menurut dia, dengan tayangan yang tidak berimbang itu cenderung bisa memprovokasi dan memicu konflik horizontal di tengah masyarakat, apalagi tayangan politik tersebut dikemas dengan suasana yang dramatis.

"Tidak dipungkiri mereka punya titipan politik. Jika memang tidak bisa berada di tengah, semestinya kemasan dibuat lebih halus sehingga masyarakat tidak diberikan informasi yang hanya sepihak saja. Memang setelah mendapat teguran Komisi Penyiaran Indonesia, nampak sudah mulai berimbang informasinya," ujar Artha.

Mantan anggota KPU RI itu menambahkan dengan tayangan terkait capres dan cawapres yang dibuat tidak berimbang dan tidak lengkap, justru dapat memanaskan masyarakat di akar rumput.

"Kenyataannya tidak semua televisi nasional bisa dipantau di semua daerah. Pada daerah yang siaran televisi tertentu tidak bisa dipantau, sehingga informasi yang bisa diperoleh masyarakat untuk salah satu kandidat menjadi tidak lengkap atau informasinya hanya sepihak saja. Apalagi informasi untuk calon tertentu dibuat menyudutkan dan sangat masif," ucapnya.

Artha berpandangan, sesungguhnya teguran KPI kurang efektif juga dan diperlukan regulasi yang lebih keras serta tegas. Oleh karena itu, seharusnya institusi yang berkepentingan harus berani lebih tegas menegakkan aturan. Apalagi dalam UUD 1945 dinyatakan kebebasan itu tidak mutlak dan perlu diatur.

"Penyiaran terkait pilpres sesungguhnya diatur pula dalam UU pemilu. Tetapi yang mempunyai kewenangan untuk menegakkan ada di tangan KPI dan Dewan Pers," katanya.