REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Panglima TNI Jenderal (Pur) Djoko Santoso meminta pelapor adanya oknum bintara pembina desa (babinsa) yang diduga tidak netral dalam Pilpres 2014 bisa membuktikan kebenaran laporannya.

"Saya harap, orang yang lapor soal babinsa itu, Mr. X, tunjuk orangnya. Kalau benar ditindak tegas, jangan fitnah karena fitnah memecah belah kita, tidak bagus," katanya yang ditemui saat menghadiri deklarasi dukungan relawan Komunitas Masyarakat Penyelamatan Indonesia (Kompi) kepada Prabowo-Hatta di Jakarta, Sabtu (7/6).

Menurut dia, adanya fitnah tentang pengerahan personel TNI dalam Pemilu 2014 merusak semangat demokrasi sekaligus memecah belah bangsa. "Saya tidak rela TNI difitnah. Maka saya harap TNI bisa usut tuntas kejadian ini, dibantu dengan kepolisian," ujarnya.

Lebih lanjut, ia menceritakan pengalamannya saat menjadi pimpinan satuan TNI pada Pemilu 2009 bahwa semua personel sudah diingatkan untuk selalu bersikap netral. Ia bahkan mengaku sempat mencetak 500.000 eksemplar buku saku bagi para anggotanya kala itu hanya untuk mengingatkan mereka atas netralitas satuan.

Mantan Kapolda Metro Jaya Komjen Pol (Pur) Nugroho Djayusman, dalam kesempatan yang sama, mengatakan adanya kasus pengerahan babinsa ini merupakan salah satu upaya untuk menghancurkan lawan dengan tidak sportif. "Ini menyesatkan, maka harus buktikan, tindak secara hukum dan tidak boleh fitnah. Boleh beda dukungan, tapi tidak boleh hancurkan seseorang," katanya.

Sebagaimana diberitakan salah satu media nasional, warga di kawasan Jakarta Pusat diresahkan oleh pendataan yang mengumpulkan data tentang calon presiden dan calon wakil presiden yang akan dipilih. Pendataan itu dilakukan oleh orang yang mengaku babinsa. Dalam pendataan itu, warga diarahkan untuk memilih pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Sementara itu, pihak tim sukses Prabowo-Hatta membantah telah melancarkan strategi tersebut.