REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA - Pengurus Generasi Muda Forum Komunikasi Putra-putri Purnawirawan TNI/Polri Indonesia (GMFKPPI) Provinsi Jawa Timur (Jatim) menyatakan, ada pihak-pihak tertentu yang berusaha mengadu domba netralitas TNI/Polri di Pilpres 9 Juli 2014.

Ketua GM FKPPI Jatim Agoes Soerjanto, Sabtu (7/6), mengatakan, Pilpres telah membawa dinamika sehingga fragmentasi antara berbagai kelompok tidak bisa dihindarkan. "Pemilu Presiden kalau tidak dikelola dengan baik justru menjadi potensi fragmentasi, ini patut menjadi perhatian kami termasuk upaya mengadu domba kenetralan TNI/Polri," katanya.

Dia mengatakan, di media seolah memposisikan TNI terlibat politik dengan berita dugaan oknum Bintara Pembina Desa (Babinsa) yang terlibat pemenangan salah satu capres. "Hal tersebut tidak benar. TNI/Polri telah bekerja keras membangun kenetralan ini dan upaya ini harusnya didukung oleh semua pemangku kepentingan, TNI/Polri jangan ditarik-tarik ke arena politik praktis," katanya.

Agoes menegaskan, GMFKPPI Jatim memberi dukungan kepada Panglima TNI Jenderal Moeldoko untuk segera merespon adanya kabar Babinsa yang diberitakan terlibat dalam dukung-mendukung salah-satu capres. "Harus segera diklarifikasi karena ini menyangkut harga diri dan marwah institusi yang dipertaruhkan," katanya.

Ia mengatakan, TNI/Polri telah diperintahkan Undang-Undang untuk bersikap netral dalam Pemilu dan telah ditegaskan pula oleh baik Panglima TNI maupun Kapolri tentang kenetralan ini. "Bahkan Presiden SBY juga ikut menguatkan kembali sikap ini, tetapi yang kami sesalkan masih saja ada pihak yang mencoba menarik-narik sikap netral TNI/Polri ini menjadi tidak netral dalam Pemilu," katanya.