REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jajaran TNI AD langsung bertindak setelah munculnya pemberitaan mengenai adanya Bintara Pembina Desa (Babinsa) yang diduga mengarahkan pilihan masyarakat pada calon tertentu. Kepala Staf TNI AD Jenderal TNI Budiman segera memerintahkan Pangdam Jaya Mayjen TNI Mulyono untuk melakukan pengusutan.

Dalam keterangan resminya, seperti dilansir www.tniad.mil.id, Ahad (8/6) Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen TNI Andika Perkasa mengatakan, tim gabungan dari Kodam Jaya melakukan pengusutan terhadap beberapa personel di jajaran Kodim Jakarta Pusat. "Sejak Kamis 5 Juni sampai dengan Minggu 8 Juni jam 4.00 dini hari," ujar Andika.

Dari hasil pengusutan itu, Andika menyebut, ada temuan Koptu Rusfandi yang mendapat perintah untuk melaksanakan tugas Babinsa. Padahal jabatan Rusfandi sebenarnya merupakan Tamtama Pengemudi di Koramil Gambir. Andika mengatakan, Rusfandi mendatangi warga di daerah yang menjadi tanggung jawab satuannya. Rusfandi mendata preferensi warga di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014. "Hal ini merupakan suatu kesalahan," kata Andika.

Mengenai dugaan adanya upaya mengarahkan pada salah satu pasangan calon, Andika memberikan klarifikasi. Berdasarkan hasil pengusutan, ia menyebut, Rusfandi tidak bermaksud mengarakan warga berinisial AT dan juga warga lain yang didatangi untuk memilih salah satu calon. Namun, memang benar Rusfandi menanyakan mengenai pilihan warga yang didatangi.

Dari hasil temuan, Andika menyebut, warga berinisial AT tidak langsung memberikan jawaban saat ditanya mengenai preferensinya pada Pilpres mendatang. Rusfandi kemudian berusaha untuk mendapatkan konfirmasi tersebut dengan menunjuk pada gambar partai politik calon presiden. "Secara kebetulan, gambar yang digunakan untuk mengonfirmasi pertama kali adalah gambar partai politik calon presiden nomor urut 1," ujar dia.

Seperti diketahui capres nomor urut 1 adalah Prabowo Subianto yang diusung koalisi Merah Putih. Dari hasil pengusutan, menurut Andika, tindakan Rusfandi itu yang kemudian menimbulkan kesan adanya upaya untuk mengarahkan warga berinisial AT untuk memilih salah satu calon presiden. "Namun demikian, tindakan Koptu Rusfandi tersebut tetap merupakan suatu kesalahan," kata dia.