REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPD La Ode Ida membantah kalau tercatat sebagai pejabat negara yang mendukung salah satu pasangan calon dalam pilpres 2014. Pihak yang diduga membawa namanya dan DPD mendukung Prabowo-Hatta dinilai melanggar etika.

Dia mengatakan, tidak tidak tahu kalau diikutsertakan dalam kesepakatan deklarasi itu. Kalau pun ada dukungan terhadap Prabowo-Hatta dalam internal DPD, itu merupakan seruan pribadi, bukan instansinya.

"Dukungan itu bukan sikap lembaga tapi manuver oknum anggota DPD. Sebab, tanpa sepengetahuan pimpinan lembaga," kata La Ode usai mengunjungi kediaman JK di Jalan Brawijaya, Dharmawangsa, Senin (9/6).

Menurut dia, dukungan DPD tersebut dapat berimplikasi pada peran kelembagaan ke depannya. Alasannya, langkah melakukan deklarasi itu dapat menyinggung pasangan calon lainnya. Karena pejabat negara harus bersikap netral dalam pilpres.

Padahal, kedua capres tersebut diusung parpol yang berbasis di DPR. Kalau DPD menentukan sikapnya, maka akan sulit mendapat dukungan politik untuk memperkuat institusi melalui amandemen. 

Ia menyatakan, instansi itu tak punya kewenangan memberikan dukungan. "Secara pribadi, dia datang mewakili Indonesia timur memberikan dukungannya terhadap Jokowi-JK," ujar dia.

Sebelumnya, cawapres nomor urut 2, Jusuf Kalla (JK) menerima kunjungan dari perwakilan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Indonesia Timur. Mereka datang langsung ke kediamanan JK di Jalan Brawijaya, Dharmawangsa, Senin (9/6) pagi ini sekitar pukul 08.30.