REPUBLIKA.CO.ID, BANDAR LAMPUNG -- Ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi Lampung, Juniardi, mengatakan transparansi jangan hanya menjadi komitmen dan janji kampanye calon presiden (capres) - calon wakil presiden (cawapres), tetapi harus mulai dipraktikkan sejak masa kampanye. Ia meminta agar pasangan capres/cawapres untuk membeberkan secara terbuka dana kampanye mereka.

"Praktekkan transparansi sejak mencalonkan diri. Buka informasi anggaran dana kampanye, buka biodata pribadi dan rekam jejak," kata Juniardi, menanggapi debat kandidat capres-cawapres, pada Senin (9/6) malam.

Ia mengapresiasi pernyataan dua pasangan capres/cawapres yang sama-sama berkomitmen terhadap trasparansi anggaran, trasparansi penempatan sumber daya manusia, dan instrumen lainnya.

Namun saat ini, ketaatan parpol terhadap Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) sangat kurang.

"Dorong partai-partai yang tergabung dalam koalisi untuk transparan. Menjalankan UU KIP secara benar dan maksimal. Sehingga transparansi menjadi ruh dari seluruh tim, tidak hanya sebatas komitmen," tambahnya.

Ia berharap, presiden mendatang dapat memimpin gerakan keterbukaan informasi hingga ke pelosok. Sebab transparansi merupakan cara efektif dalam mencegah korupsi yang mengakar hingga banyak kepala daerah yang sudah diproses secara hukum.