REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik Universitas Jaya Baya, Igor Dirgantara mengkritik ide Joko Widodo (Jokowi) tentang politik anggaran yang terkomando di pusat.

Menurutnya ide itu bertolak belakang dengan semangat reformasi yang memberi keleluasaan kepada daerah membangun manajemen keuangan.

"Politik anggaran yang disebut Jokowi saat debat mengkhianati semangat reformasi," kata Igor saat dihubungi wartawan, Selasa (10/6).

Igor mengatakan politik anggaran yang terkomando dari pusat bisa menghambat pembangunan daerah. Menurutnya sudah bukan zamannya lagi kepala daerah mengikuti sistem komando keuangan terpusat.

"Kalau ada ketidaksesuaian terus anggaran dihambat atau dipotong, bagaimana dengan pembangunan ekonomi mereka?," tanya Igor.
 
Dalam sesi pertama debat capres-cawapres Jokowi menyatakan sinergi pemerintah pusat dan daerah bisa terbangun dengan politik anggaran terpusat. Jokowi menjamin daerah akan menuruti apa pun yang di kehendaki oleh pusat.

Berbeda dengan Jokowi, Prabowo lebih mengedepankan pembangunan yang prioritaskan rakyat. Prabowo percaya pembangunan yang prorakyat akan menciptakan sinergi antara pusat dan daerah.

"Misalnya dengan membangun infrastruktur jalan-jalan di desa, jalan raya, ketersediaan air bersih," kata Prabowo.