REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp 300 triliun per tahun di sektor kelautan. Sementara pendapatan negara per tahunnya di nsektor itu hanya Rp 65 trilliun.
Selain itu, Rp 1,4 triliun potensi ikan tuna di Indonesia hilang per tahun karena illegal fishing dan pasar gelap yang semakin marak. Untuk mengatasinya ia mengajukan empat hal besar dalam restorasi maritim Indonesia yang harus dilakukan ke depan.
Pertama, mengatasi masa gelap tuna dan pemanfaatan zona ekonomi ekslusif (ZEE). Kedua, pemberantasan illegal fishing. Ketiga, mengoptimalkan ekspansi budidaya laut. Keempat, ketenagakerjaan sektor maritim.
"Ini pe-er kita bersama agar laut membawa manfaat bagi semua. Kalau kita bisa, income Rp 365 triliun akan kita raih, itu hitungan kasarnya," ujar Jokowi, (11/6).
Untuk mencegah illegal fishing, Jokowi akan melakukan penambahan kapal patroli. Hal ini sebagai cara untuk memperkuat pengamanan laut. Ia juga akan menitikberatkan pada pelaksanaan manajemen pengawasan.
"Sehingga pengamanan laut beneran mengamankan laut, yang hilang Rp 300 triliun per tahun itu bener bisa selesai," tambahnya.
Jokowi menambahkan, pengamanan laut akan diperketat dengan bantuan pesawat tanpa awak (drone). Drone akan dipasang di tiga wilayah Indonesia, barat, tengah, dan timur.
Drone, menurutnya, memiliki banyak fungsi. Yaitu sebagai pertahanan dan ketahanan udara, mencegah illegal fishing, dan monitor illegal logging. Drone juga dapat digunakan meminimalisasi potensi kebakaran hutan.
Dengan teknologi ini, menurutnya, segala potensi yang merugikan tadi akan dapat cepat disadari dan diatasi. Diperkirakan, alat itu untuk satu wilayah di Indonesia akan memerlukan anggaran kira-kira Rp 1,5 trilliun.
"Beli tiga hanya Rp 4,5 trilliun, uang yang tidak banyak dibanding kehilangan Rp 300 trilliun per tahun karena illegal fishing," ujar Jokowi.
Hal itu lah yang membuat Jokowi menganggap penggunaan drone sebagai yang terbaik untuk memastikan tidak ada lagi illegal fishing.
Sementara untuk keperluan satelit pengawas untuk sementara dapat menumpang milik negara lain. Namun, ia menilai ketika terjadi peningkatan yang baik, maka bukan tidak mungkin Indonesia akan punya satelit sendiri.
Untuk mencegah pasar gelap ikan tuna, Jokowi menganggap, pembangunan industri pengolahan ikan di daerah sumber ikan sebagai solusinya. Karenanya, daerah harus membuka diri, menyiapkan lahan, dan mempermudah perizinan bagi para pembuka industri.
Dalam programnya memanfaatkan ZEE, ia juga akan menambah armada tangkap ikan. Selain itu Jokowi juga berniat membangun pasar ikan modern. "Sebanyak 1,5 juta ton produksi tuna per tahun akan tercapai dari yang tadinya 800 ribu ton," katanya.
