REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Saling serang antarkubu capres dan cawapres menjelang Pilpres 9 Juli terus berlanjut.

Jika sebelumnya pasangan kubu Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) gencar melontarkan isu pemberhentian Prabowo Subianto dari kedinasannya di TNI, yang berkembang kini justru sebaliknya.

Pemecatan JK sebagai menteri pada era pemerintahan mantan presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menjadi isu hangat di tengah-tengah publik belakangan ini.

Menanggapi hal tersebut, anggota tim sukses pasangan Jokowi-JK, Poempida Hidayatullah, mengatakan kasus pemecatan Prabowo dan JK adalah dua hal yang berbeda.

“Pak JK memang pernah dipecat oleh Gus Dur. Tapi saat ibu Megawati jadi presiden, dia diangkat lagi menjadi Menkokesra (Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat,” kata Poempida kepada RoL, Kamis (12/6). 

Menurut dia, saat menjabat di bawah pemerintahan Mega, JK mampu menunjukkan prestasi yang luar biasa. Salah satunya adalah perannya dalam mengakhiri konflik di Poso, Sulawesi Tengah. Selain itu, pada masa yang sama, JK juga berhasil menengahi kerusuhan di Ambon lewat Pertemuan Malino I dan II.

“Jadi, kalaupun pernah dipecat pada zaman Gus Dur, tapi pak JK mampu menunjukkan kualitas kepemimpinannya di zaman Mega. Lagian, soal pemecatan itu terjadi cuma karena beda pandangan antara pemimpin saja, bukan karena hal-hal yang lain,” ujar Poempida lagi.

Sebelumnya, Wakil Sekjen Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyayangkan sikap JK yang membuka perdebatan ke arah penyerangan pribadi Prabowo. Menurutnya, tindakan tersebut tidak produktif bagi pembangunan Indonesia ke depan, karena debat seharusnya lebih mengedepankan visi, misi, konsep, dan program konkret untuk rakyat Indonesia.

“Jadi jangan lupa, harus diingat bahwa JK dipecat Gus Dur karena korupsi,” kecam Doli dalam keterangannya, Kamis (12/6).Kala itu, kata dia, JK dipecat lantaran diduga terlibat dalam sejumlah kasus korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Semua persoalan itu disampaikan Gus Dur dalam Rapat Konsultasi Tertutup antara Pemerintah dan DPR di gedung DPR, Jakarta pada 27 April 2000.