REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Tim ahli bidang ekonomi Jokowi-JK, Arif Budimanta mengatakan, kubunya memiliki tiga cara untuk mengatasi utang luar negeri.

Pertama, Jokowi-JK akan meningkatkan penerimaan negara melalui pajak. Dirjen Pajak akan didorong agar terus mencari para wajib pajak. Kedua, lanjut Arif, pemerintah ke depan akan menghemat penggunaan APBN dengan menekan belanja-belanja yang tidak produktif.

Aktivitas belanja negara tersebut akan dipantau dengan sistem yang berbasis teknologi informasi agar barang yang dibeli benar-benar hanya yang dibutuhkan saja.

Pada debat capres Ahad malam, Jokowi ditanya solusi yang akan diambil dalam menghadapi sumber pendapatan APBN yang terus menurun karena pendapatan pajak juga menurun. Namun Jokowi tak memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

Selain itu, Jokowi-JK juga akan melakukan efisiensi subsidi agar tidak membebani APBN. Misalnya, Arif mencontohkan, subsidi listrik selama ini sangat besar karena proses produksinya menggunakan BBM. Padahal, listrik sebenarnya juga bisa diproduksi menggunakan gas, batu bara, dan bio thermal, yang harga produksinya jauh lebih hemat.

Apabila itu dilakukan, maka anggaran yang tadinya dialirkan untuk subsidi listrik bisa dialihkan untuk membayar utang luar negeri.

Ketiga, sambung Arif, Jokowi-JK tidak akan menerima utang luar negeri yang bersifat program, atau yang hanya menghasilkan produk kebijakan."Kita tidak perlu itu. Itu bisa dikerjakan sendiri, kita punya banyak ahli," kata Arif ketika dihubungi Republika, Senin (16/6).

Jokowi-JK, lanjut dia, berkomitmen untuk menekan utang luar negeri selama memimpin pemerintahan. Meski demikian, mereka tidak akan berjanji muluk-muluk akan menuntaskan semua utang dalam waktu lima tahun.

"Minimal bisa mengembalikan keseimbangan primer dan kesehatan likuiditas fiskal yang pada saat ini negatif menjadi positif," ucap Arif.