REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Debat calon presiden 2014 dengan tema 'Pembangunan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial' telah digelar Ahad (15/6) kemarin. Namun, debat antara Prabowo Subianto dan Joko Widodo itu sama sekali tidak membahas tentang isu subsidi bahan bakar minyak (BBM).

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sigit Pamungkas mengatakan, tidak ditanyakannya isu tersebut bukan karena dianggap tidak penting. Namun, waktu yang dimilki moderator sangat terbatas.

"Isu subsidi BBM tetap penting, tapi waktu yang dimiliki moderator sangat terbatas," kata Sigit, di kantor KPU, Jakarta, Senin (16/6).

Sigit mengatakan, banyak isu menyangkut tema pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Moderator hanya diberi kesempatan mengajukan empat pertanyaan, yang harus dibagi antara isu ekonomi dan isu kesejahteraan sosial.

Isu ekonomi dan kesejahteraan, menurut Sigit, memiliki banyak persoalan yang harus dibahas. Yang dianggap penting baik dari segi kepentingan publik maupun kepentingan nasional.

"Nah, akhirnya isu-isu yang ditanyakan itulah yang dianggap sangat prioritas," ujarnya.

KPU, Sigit melanjutkan, hanya memfasilitasi moderator untuk memformulasikan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan saat debat. KPU membantu membuat daftar-daftar isu-isu strategis di setiap tema dan memfasilitasi moderator bertemu tim ahli.

Untuk debat capres kemarin, KPU menyiapkan tim ahli yang disebut tim kecil berisikan pakar ekonomi dan perpajakan. Terdiri atas ekonom dari Universitas Indonesia Ninasapti Triaswati, ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM) Tony Prasentiatono, Pengamat ekonomi dari Econit Hendri Saparini, pengamat ekonomi Aviliani, dan ahli pajak Edi Slamet Irianto.

Menurut Sigit, tim kecil tersebut membantu Ahmad Erani Yustika selaku moderator merumuskan pertanyaan yang diajukan kepada capres. Namun, terkait detil pertanyaan yang ditanyakan ditentukan sepenuhnya oleh moderator.

"Ini masalah prioritas. Soal pajak ditanyakan, soal hutang luar negeri juga dibahas," ungkapnya.