Joko Widodo menyampaikan sambutannya dalam acara Silahturahim Kiai Kampung dan Warga NU Untuk Pemenangan pasangan Jokowi - JK di Pondok Pesantren Darul Maarif, Kaplongan, Indramayu, Jawa Barat, Selasa (17/6) malam.
REPUBLIKA.CO.ID, CIREBON -- Capres nomor urut dua Joko Widodo (Jokowi) menyatakan tekadnya untuk membangun serta memperkuat sistem pertahanan dan keamanan nasional.
"Penguatan TNI dan Polri merupakan bagian dari visi dan misi pasangan Jokowi-JK," katanya di Cirebon, Rabu (18/6).
Jokowi menyatakan, akan menyampaikan visi dan misi soal sistem pertahanan dan keamanan nasional, termasuk penguatan TNI dan Polri, pada debat capres yang diselenggarakan KPU Ahad (22/6). "Nanti akan disampaikan pada debat capres," katanya singkat.
KPU menjadwalkan akan menyelenggarakan debat capres putaran ketiga Ahad mendatang.
Sementara itu, mantan Kepala Staf Teritorial TNI Letjen (Purn) Agus Widjojo menyebutkan presiden mendatang perlu mengutamakan pembangunan kekuatan laut dan udara Indonesia. Meski pun biayanya yang dibutuhkan jauh lebih besar daripada membangun kekuatan darat.
"Negara kita adalah negara kepulauan. Karenanya, presiden mendatang diharapkan mengutamakan pembangunan kekuatan laut dan udara Indonesia, meski biayanya jauh lebih mahal. Kita tidak boleh hanya membangun kekuatan darat karena biayanya murah," katanya.
Agus menyebutkan, kondisi Indonesia yang merupakan negara kepulauan serta kondisi konflik regional yang makin rentan terjadi mengharuskan Indonesia untuk mengutamakan kekuatan pertahanannya di udara dan laut.
Karena itu, ia berharap, anggaran militer Indonesia harus diperbesar. Meski membangun postur ketahanan nasional yang kuat tak bisa hanya dalam setahun atau lima tahun.
"Untuk membangun ketahanan nasional yang kuat, terutama kekuatan TNI, perlu rencana induk yang dilakukan secara konsisten, dan pihak Kemenhan juga harus mampu membangun rencana jangka panjang itu secara baik. Rencana ketahanan nasional tak bisa bersifat ad hock, tetapi harus ditempatkan dalam rencana strategis," katanya.