REPUBLIKA.CO.ID, JAYAPURA -- Koordinator Media Relawan Papua untuk Jokowi-JK (Lapak) Jerry Omona menjelaskan, kampanye hitam Papua merdeka jika pasangan nomor urut dua itu terpilih merupakan tindakan yang tak elegan.

"Itu sangat tidak mungkin, Papua adalah bagian dari NKRI. Pihak yang mengembuskan kampanye ini hanya bertujuan untuk menciptakan Merauke tidak aman," katanya, Kamis (19/6).

Menurut dia, UU nomor 42/2008 tentang Pilpres melarang kampanye untuk mengancam, melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan atau pasangan calon yang lain.

"Perihal lain yang sangat tidak diperbolehkan dalam kampanye adalah mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan UUD RI 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia," katanya.

Selain itu, larangan juga untuk kampanye dengan menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan. Apalagi sampai menggunakan lambang negara yang mirip burung Garuda itu.

Dalam kesempatan itu, Ketua Rumah Koalisi Indonesia Hebat Jokowi-JK, Ady Muslimin meminta pasangan nomor urut dua untuk mengunjungi Kota Rusa. Ini sebagai wujud komitmen menyatukan sabuk nusantara dari Sabang sampai Merauke dan dari Miangas hingga Pulau Rote.

Permintaan itu disampaikan warga Merauke setelah Jokowi sempat batal mendatangi Kota Merauke sebagai bagian NKRI yang berada di ujung timur Nusantara.