REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diminta turun tangan mengatasi berbagai kampanye hitam terhadap capres jelang pilpres 2014. 

Sikap diam SBY dianggap berpotensi memecah belah keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). "SBY dan kepolisian seperti membiarkan kampanye hitam berlanjut," kata Ketua Presidium Aliansi Nasionalis Nahdliyin (ANN), Edwin H Soekawati di Jakarta, Kamis (19/6).

Kampanye hitam dianggap bukan hanya akan merugikan capres. Tapi juga berpotensi mengadu domba antarelemen masyarakat. 

Edwin mencotohkan, penyebaran tabloid "Obor Rakyat" dan buku "Trisakti Palsu". Jika peredaran dua media itu dibiarkan, bukan tidak mungkin akan bermunculan media serupa jelang pilpres. "Pengusutan "Obor Rakyat" lambat. Terbukti muncul lagi buku "Trisakti Palsu"," kata Edwin.

Edwin berharap, SBY bersikap tegas terhadap oknum asisten staf khusus kantor kepresidenan yang diduga terlibat dalam pembuatan "Obor Rakyat". Sebab hal itu bisa menimbulkan stigma negatif masyarakat terhadap kantor kepresidenan. 

"Tak hanya oknum kepresidenan, siapa pun yang menyebarluaskan kampanye hitam, presiden harus memerintahkan Kapolri untuk menangkap dan memprosesnya secara hukum," ujarnya.

Edwin melihat peredaran "Obor Rakyat" dan "Trisakti Palsu" merupakan upaya adu domba yang dilakukan oknum tidak bertanggungjawab. Karena itu, Edwin berharap segenap pendukung Jokowi-JK mau pun pendukung Prabowo-Hatta tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.