REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Joko Widodo (Jokowi) mengaggendakan untuk membeli pesawat tanpa awak (drone) jika dia menjadi presiden. Tujuannya, untuk menjaga wilayah Indonesia yang luas. Khususnya terkait pertahanan dan illegal fishing.

Pengamat komunikasi politik Universitas Airlangga, Surabaya, Suko Widodo menilai, Jokowi salah mengambil isu. Alih-alih yang riil dan bisa diaplikasikan, ia malah mendorong isu ketahanan nasional yang tak diketahui.

"Kita tahu dia selalu membawa hal mikro ke perdebatan. Tapi kali ini fatal karena dia malah mengambil hal yang tidak dikuasai dan akhirnya jadi blunder," kata Suko, Senin (23/6).

Dia mengatakan, pada debat capres, Ahad (22/6), Jokowi terlihat tidak menguasai substansi yang ia sampaikan. "Jika mau mengambil hal riil yang bisa diimplementasikan, harusnya Jokowi mengambil masalah sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (sishankamrata)," kata Suko. 

Dia menjelaskan, sishankamrata memang produk Soeharto. Namun, efektif membuat negara lain segan terhadap Indonesia. "Harusnya ambil saja yang sudah ada, asal idenya baik dan bisa diaplikasikan," paparnya.

Sishankamrata merupakan pertahanan secara menyeluruh terhadap bangsa Indonesia yang melibatkan dua komponen. Yaitu TNI dan rakyat Indonesia sebagai cadangan.   

"Ini jauh lebih strategis bagi Jokowi daripada ambil tema drone yang kemudian menyeretnya ke masalah satelit, penjualan Indosat oleh Megawati dan lain-lain. Ini blunder dan akhirnya diolok-olok di sosial media," kata Direktur Pusat Komunikasi Surabaya itu.

"Ini sama halnya ketika dia mengeluarkan kartu Indonesia Sehat dan Indonesia pintar. Masyarakat tak menemukan manfaat riil dari itu apalagi sudah ada BPJS," lanjut Suko.