REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Kehormatan DPP Partai Demokrat, Amir Syamsuddin mengatakan pihaknya akan mengklarifikasi Ruhut Poltak Sitompul soal klaim restu dari Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mendukung pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK).

Pasalnya apa yang diklaim Ruhut berbeda dengan informasi yang diterima Amir langsung dari SBY. Amir menjelaskan dirinya telah mendapat pesan singkat (SMS) klarifikasi dari SBY soal pernyataan Ruhut. Dalam pesannya itu SBY mengakui Ruhut telah menemuinya pada Sabtu (21/6) untuk meminta restu mendukung salah satu pasangan capres.

"Sebagaimana SMS yang telah dikirim ketua umum kepada Bung Ruhut yang tembusannya juga diberikan kepada saya sebagai Dewan Kehormatan memang benar saudara Ruhut bertemu dengan ketua umum pada hari Sabtu," kata Amir kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (24/6).

Namun, dari SMS yang dikirimkan SBY kepadanya terlihat Ruhut sebenarnya tidak meminta restu untuk mendukung Jokowi-JK. SMS SBY justru menunjukan Ruhut hendak meminta restu mendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. "Tetapi dari SMS itu terbaca justru menginformasikan akan mendeklrasikan calon yang lain," ujar Amir.

Partai Demokrat sebenarnya enggan mempersoalkan dukungan Ruhut kepada Jokowi-JK. Amir mengatakan setiap kader memiliki hak politik mendukung capres-cawapres. Yang menjadi persoalan, kata Amir, Ruhut membawa-bawa nama SBY atas dukungannya kepada Jokowi-JK.

"Yang membuat Dewan Kehormatan ingin menelusuri adalah mana kala ada embel-embel restu dari ketua umum," kata Amir.

Menteri Hukum dan HAM ini belum bisa memastikan sanksi apa yang akan diberikan kepada Ruhut. Amir beralasan pihaknya masih perlu mengkaji pelanggaran yang dilakukan Ruhut. "Dari yang paling ringan berupa teguran, sampai kepada yang paling berat itu rekomendasi kepada DPP," ujar Amir.