REPUBLIKA.CO.ID,AKARTA – Pengamat politik sekaligus Direktur Lembaga Survei Nasional (LSN), Umar S. Bakry, memperingatkan agar kubu Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) tidak terus menggunakan isu Hak Asasi Manusia (HAM) untuk menyerang Prabowo.

Pernyataan ini disampaikan terkait permintaan resmi Duta Besar Amerika Serikat (Dubes AS) untuk Indonesia agar Prabowo diselidiki terkait dengan kasus HAM yang kini ramai dibicarakan.

Umar menilai ada agenda setting AS dalam pernyataan tersebut. Pernyataan tersebut dinilai sarat dengan muatan politis. Oleh karena itu, Umar mengatakan dalam hal ini semua pihak harus bersatu menghadapi intervensi dari pihak asing.

“Jangan karena isu tersebut menguntungkan mereka, lalu jadi ikut menari-nari di atas gendang yang sedang ditabuh Amerika.” kata Umar saat dihubungi ROL, Selasa (24/6).

Umar menyayangkan karena dalam situasi persaingan politik yang semakin memanas ini, berbagai cara kemudian dilakukan berbagai pihak untuk memenangkan persaingkan. Termasuk di antara cara tersebut, kata Umar, yaitu dengan memakai isu HAM untuk menyerang kubu lawan.

Umar mengatakan, isu HAM yang digulirkan saat ini jelas tidak bisa lepas dari kontes politik yang sedang terjadi di Indonesia. Pasalnya, walau sudah terjadi sekian lama, masalah ini tidak pernah digulirkan, bahkan ketika Prabowo mencalonkan diri menjadi Calon Wakil Presiden (Cawapres) bersama Megawati.

“Setahun, dua tahun, lima tahun yang lalu ketika Prabowo jadi cawapres Mega, tidak ada masalah dengan kasus HAM. Sekarang kita meributkan tentang HAM.” kata Umar.

Menurut Umar, hal semacam ini tidak boleh terus dilakukan. Masalah ini dianggap hanya akan menjebak bangsa Indonesia pada situasi yang tidak produktif. “Kalau bangsa kita larut dengan isu itu, kita tidak akan produktif, kita tidak akan maju.” ujar dia.