REPUBLIKA.CO.ID, PALEMBANG -- Joko Widodo (Jokowi) menegaskan tak akan membubarkan pengadilan militer. Pernyataan ini terkait beredarnya isu yang menyebutkan rencananya menggabungkan pengadilan militer dan pengadilan umum jika menjadi presiden.

"Tidak ada dalam pikiran kita mengotak-atik TNI dan Polri. Yang paling penting adalah peningkatan kesejahteraan TNI dan Polri. Ke depan TNI dan Polri harus kuat, tetap kita jaga kewibawaan dan netralitas," katanya di tepi Sungai Musi, Palembang, Rabu (25/6).

Jokowi mengatakan, isu mengenai penghapusan pengadilan militer sengaja dihembuskan sebagai bentuk kampanye hitam untuk menyerangnya.

Dalam kunjungannya ke Palembang, Jokowi mengklarifikasi beberapa isu kampanye hitam yang menerpanya. Mulai dari tunjangan sertifikasi guru, penghapusan kolom agama, hingga isu afiliasi dengan Partai Komunis Indonesia.

Mengenai isu tunjangan sertifikasi guru, Jokowi menegaskan bahwa tunjangan tersebut tidak akan dihapus. Demikian juga dengan tunjangan kesejahteraan daerah. 

Bahkan, Jokowi menegaskan, justru berencana menambah tunjangan sertifikasi guru jika pertumbuhan ekonomi melebihi tujuh persen.

"Pembangunan manusia itu melalui pendidikan. Guru adalah kuncinya sehingga akan ditambah," katanya.