REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisioner Bawaslu Nelson Simajuntak mengatakan, Bawaslu masih menelusuri dugaan pelanggaran kampanye menyangkut kasus 'Surat Pribadi' yang diduga dikirimkan capres kepada sejumlah guru. Namun dikatakannya, menggunakan tempat pendidikan untuk kampanye merupakan pelanggaran kampanye.
"Kalau yang guru saya belum baca seperti apa. Kalau itu dikirimkan ke masing-masing orang, gak ada pelanggaran. Yang diduga salah adalah karena itu dikirimkan lewat fasilitas pendidikan, yaitu sekolah," kata Nelson di Gedung Bawalsu, Jumat (27/6).
Menurut Nelson, laporan tentang surat pribadi tersebut tidak hanya diterima dari Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI). Tetapi juga diterima Bawaslu di daerah-daerah lain. Misalnya di Depok, Jawa Barat.
Namun, Bawaslu masih melakukan penelusuran. Dengan mendatangi beberapa sekolah yang dilaporkan. Untuk meminta keterangan lebih detil tentang pengiriman surat tersebut.
"Kami tidak menuduh apakah ini dilakukan oleh pasangan calon atau pendukung pasangan calon nomor satu atau siapapun,tapi saya kira ini adalah cara-cara yang tidak baik dan melanggar aturan karena disampaikan melalui sekolah," ujar Nelson.
Kemarin, sejumlah guru di Jakarta yang tergabung dalam Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) melaporkan beredarnya 'Surat Pribadi' atas nama calon presiden nomor urut 1 Prabowo Subianto ke Bawaslu. Surat pribadi yang sudah diterima satu pekan lalu itu diduga sebagai kampanye terselubung.
"Ini sudah diedarkan sejak 1 minggu yang lalu. Kami udah konsultasi ke LBH, sekarang kami konsultasi ke Bawaslu, apakah ini pelanggaran atau nggak," kata Sekjen FSGI Retno Listyarti..
Retno mengatakan, surat pribadi yang bergambar wajah Prabowo itu terpampang disampul depan amplop surat. Surat tersebut telah tersebar di beberapa sekolah di Jakarta. Antara lain, di SMA 76, SMA 100, SMA 75, SMK 56 dan SMK Swasta Poncol.
